Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional,merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan  kebijakan dan pengkoordinasian dibidang pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum,bantuan okum serta pelayanan dokumentasi hukum

Bagian hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusun rencana dan program kerja

b .Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang hukum dan       dan Peraturan Perundang-undangan.

c.   Perumusan kebijakan perencanaan dan koordinasi teknis                       operasionalanalisa dan pengkajian produk hukum dan Peraturan Perundang-undangan,fasilitasi dan pembinaan permasalahan  hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;

d.   Pengkoordinasian pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;

e.   Pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan,fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;

f.    Pelaksanaan pembinaan administratif dan analisa pengkajian produk hukum dan Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;

g.   Perumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;

h.   Pelaksanaan pengkoordinasian dan konsultasi teknis denganPerangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya dibidang analisa dan pengkajian produk hukum dan Peraturan Perundang-undangan,fasilitasi dan penanganan permasalahan hukum sesuai kewenangannya serta pelayanan dokumentasi hukum;

i.    Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikandan atau diperintahkan oleh           atasan.

Bagian Hukum, membawahi :

a.   Sub Bagian Produk Hukum Daerah;

b.   Sub Bagian Bantuan Hukum; dan

c.   Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

(1)  Sub Bagian Produk Hukum Daerah,mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danprogram kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengkajian produk hukum daerahdan perundang-undangan;

(2)  Uraian tugas Sub Bagian Produk  Hukum Daerah  adalah sebagai berikut :

a.   Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan produk hukum daerah;

b.   Menyusun rencana dan program kerja;

c.   Menyusun perencanaan teknis operasional pengkajian produk Hukum dan Perundang-undangan;

d.   Melaksanakan fasilitasi produk Hukum Daerah;

e.   Melaksanakan fasilitasi harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

f.    Melaksanakan pengajuan evaluasi dan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah ;

g.   Melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan produk – produk hukum daerah;

h.   Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan produk-produk hukum daerah;

i.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

j.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1)  Sub Bagian Bantuan Hukum, mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakanserta evaluasi dan pelaporan dibidangfasilitasidan pelayanan bantuan hukum dan permasalahan hukum ;

(2)  Uraian tugas Sub  Bagian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

a.   Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bantuan hukum;

b.   Menyusun rencana dan program kerja;

c.   Menyusun perencanaan teknis operasional pelayanan bantuan hukum;

d.   Melaksanakan  koordinasi terkait penegakan hukum;

e.   Melaksanakan pelayanan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perkara perdata dan tatausaha negara;

f.    Melaksanakan pembinaan dan pelayanaan informasi dan konsultasi hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan PeraturanPerundang-undangan lainnya;

g.   Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h.   Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1)  Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danprogram kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum;

(2)  Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum adalah sebagai berikut :

a.   Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan dokumentasi hukum;

b.   Menyusun rencana dan program kerja;

c.   Menyusun perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi dan evaluasi Informasi dandokumentasi produk hukum;

d.   Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

e.   Melaksanakan fasilitasi sosialisasi, autentikasi dan publikasi produk hukum daerah dan Perundang-undangan lain;

f.    Melaksanakan koordinasi teknis dengan  instansi terkait dalam melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi  hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

g.   Melaksanakan layanan ketatausahaan dan dokumentasi bagian hukum;

h.   Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

i.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan